Rabu, 13 April 2011

Pergub NTT Nomor 5 Tahun 2011



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 5 TAHUN  2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN MANDIRI ANGGUR MERAH
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2011-2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan Program Pembangunan  Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2011-2013 sesuai rencana, maka penyaluran bantuan kepada Desa/Kelurahan perlu dilakukan secara optimal;


b.
bahwa untuk menjamin optimalisasi penyaluran bantuan secara tepat waktu, tepat sasaran, tepat pemanfaatan dan tepat pengadministrasian, dibutuhkan petunjuk teknis penyalurannya;


c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang  Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011-2013;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);


2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);


3.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 


4.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);


5.
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0016);


6.
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 011 Seri D Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0020);


7.
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 002 Seri A Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0012);


8.
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 17 Seri E Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0025);


9.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011-2013  (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 Nomor 036);
 
MEMUTUSKAN:

Menetapkan:      PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN MANDIRI ANGGUR MERAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2011-2013.


BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1.    Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.    Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3.    Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.


4.    Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5.    Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6.    Pendamping Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKM adalah Pendamping Kelompok Masyarakat Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
7.    Bantuan Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah yang selanjutnya disebut bantuan adalah sejumlah dana bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8.    Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9.    Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Kepala Biro Keuangan adalah Kepala Biro Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
12. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan yang menjadi lokasi sasaran Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
13. Kecamatan adalah Kecamatan yang membawahi Desa/Kelurahan yang menjadi sasaran Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
14. PT. Bank Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Bank NTT adalah Bank yang ditunjuk sebagai mitra untuk menyalurkan dana bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
15. Dana Operasional adalah Dana yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Kecamatan dan Desa/Kelurahan sasaran Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
16. Kelompok Masyarakat adalah Kelompok-kelompok masyarakat yang menerima bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
17. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
18. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) kepada pihak ketiga.
19. Surat Perintah Pencairan Dana Langsung yang selanjutnya disingkat SP2D-LS adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM-LS.






BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai Pedoman dalam  pelaksanaan penyaluran bantuan.

Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk kelancaran penyaluran bantuan kepada desa/kelurahan yang diperuntukan bagi kelompok masyarakat dalam rangka menjamin akuntabilitas, transparansi dan efektivitas bantuan.


BAB III
KEWENANGAN  PENYALURAN BANTUAN
Pasal 4
(1)   Gubernur selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(2)   Gubernur selaku pemegang Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Kepala SKPKD selaku PPKD.
(3)   Gubernur mendelegasikan kewenangan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Biro Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).


BAB IV
SYARAT-SYARAT ADMINISTRATIF
Pasal 5
(1)  Syarat-syarat administratif pengajuan bantuan sebagai berikut:
a.      Surat Keterangan keabsahan kelompok Usaha pada Desa/Kelurahan yang terdiri dari pengurus kelompok dan anggota kelompok;
b.      Surat pernyataan Kepala Desa/Lurah untuk mengelola bantuan dalam rangka mendukung pengembangan  usaha ekonomi produktif oleh anggota kelompok usaha yang masuk dalam kategori  miskin dan Sistem Pengembaliannya;
c.      Kesepakatan Pemerintah Desa/Kelurahan dan kelompok tentang pengembangan usaha ekonomi produktif unggulan pada masing-masing Desa/Kelurahan  sesuai aspirasi masyarakat dan potensi sumber daya alam;
d.      Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Desa/Kelurahan dengan Bank NTT tentang persyaratan penyaluran bantuan;
e.      Rekening Desa/Kelurahan pada Bank NTT.
(2)  Format Surat Keterangan, Surat Pernyataan, Kesepakatan bersama dan Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, dan d adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III, dan IV Peraturan Gubernur ini.
(3)  Rekening Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e menggunakan Nomenklatur Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah.


BAB V
TIM VERIFIKASI PROVINSI DAN TIM TEKNIS TERPADU KABUPATEN/KOTA

Pasal 6
Dalam rangka penyaluran bantuan dibentuk Tim Verifikasi Provinsi dan Tim Teknis Terpadu Kabupaten/Kota

Pasal 7
(1)  Tim Verifikasi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 terdiri dari: Ketua, Sekretaris dan Anggota.
(2)  Tim Verifikasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Bappeda, Biro Keuangan dan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.
(3)  Tim Verifikasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8
Tugas Tim Verifikasi Provinsi adalah: Melakukan Verifikasi Permohonan Proposal Bantuan dari Pemerintah Desa/Kelurahan terhadap syarat-syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1).

Pasal 9
(1)  Tim Teknis Terpadu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari: Bappeda Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota terkait.
(2)  Tim Teknis Terpadu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 10
(1)  Tugas Tim Teknis Terpadu Kabupaten/Kota adalah memberikan masukan kepada Gubernur dalam rangka pembinaan terhadap pelaksanaan bantuan.
(2)  Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Melihat konsistensi antara usulan dan pelaksanaan bantuan, dan disampaikan kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota.

BAB VI
MEKANISME PENYALURAN BANTUAN

Pasal 11
(1)  Kelompok Masyarakat mengajukan usulan bantuan kepada Kepala Desa/Lurah dengan tembusan disampaikan kepada Bupati/Walikota cq Bappeda Kabupaten/Kota.
(2)  Dalam melakukan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai  proposal.
(3)  Kepala Desa/Lurah berdasarkan dari usulan kelompok masyarakat menyampaikan kepada Gubernur cq Kepala Bappeda beserta syarat-syarat administratif.

(4)  Proposal dan syarat-syarat administratif diverifikasi oleh Tim Verifikasi Provinsi.
(5)  Hasil Verifikasi Tim Verifikasi Provinsi berupa Rekomendasi kepada Gubernur.
(6)  Format Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12
(1)  Atas dasar Rekomendasi Tim Verifikasi Provinsi, Kepala Bappeda Mengajukan SPP-LS dan SPM-LS kepada Biro Keuangan dengan dilengkapi proposal yang didalamnya memuat kelompok usaha kegiatan ekonomi produktif.
(2)  Berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Keuangan menerbitkan SP2D

BAB  VII
PEMBINAAN

Pasal 13
(1)       Gubernur melakukan pembinaan pelaksanaan bantuan dalam rangka melihat konsistensi usulan dan pelaksanaan bantuan.
(2)       Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian arahan, pedoman, pelatihan dan supervisi.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 14
Kelompok Masyarakat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan bantuan kepada Kepala Desa/Lurah setempat setiap bulan, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 15
(1)       Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan konsilidasi seluruh laporan kelompok masyarakat kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Bupati/Walikota, Kepala Bappeda dan Kepala Biro Keuangan.
(2)       Laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester (enam bulan) dan akhir tahun.

BAB IX
DANA OPERASIONAL
Pasal 16
Untuk kelancaran pelaksanaan penyaluran bantuan, diberikan dana operasional kepada Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.




BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17
SKPD terkait Tingkat Provinsi sesuai tugas pokok dan fungsinya wajib mendukung Pelaksanaan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

                                Ditetapkan di Kupang
                                        pada tanggal 2 Maret 2011

                                                                GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 2 Maret 2011


           SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI  NUSA TENGGARA TIMUR,



           FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 05

LAMPIRAN I   : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
                            NOMOR        : 5 TAHUN 2011
                            TANGGAL  : 2 MARET 2011


SURAT KETERANGAN
KEABSAHAN KELOMPOK USAHA

Pada hari  ini ………….. tanggal  …….. Bulan …………. Tahun Dua Ribu ………., yang  bertanda tangan  di bawah ini :

Nama                          : …………………………………………………          
Jabatan                       : Kepala Desa/Lurah………………………….
Alamat                         : ………………………………………………..

Dengan ini menerangkan bahwa Kelompok dimaksud (terlampir) merupakan kelompok yang sah untuk memperoleh Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah, di Desa/Kelurahan......................







Kepala Desa/Lurah

(Cap dan TTD)

..............................
                      NIP…………………..


                                                                                

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA




LAMPIRAN II  : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
                            NOMOR        : 5 TAHUN 2011
                            TANGGAL  : 2 MARET 2011


KOP DESA/KELURAHAN
SURAT PERNYATAAN
UNTUK MENGELOLA BANTUAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN MANDIRI ANGGUR MERAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama                                 :
Alamat                               :
Jabatan                             : Kepala Desa/Lurah …….
Dengan ini menyatakan bersedia mengelola bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah untuk mendukung pengembangan  usaha ekonomi produktif bagi anggota kelompok usaha yang masuk dalam kategori  miskin di desa/kelurahan ….. Kecamatan….. Kabupaten/Kota….. dalam rangka pelaksanaan Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah dan mekanisme Pengembaliannya berdasarkan Kesepakatan Antara Pemerintah Desa/Kelurahan dengan Kelompok Usaha.
Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
…………., ………………………….
                      
Materai
Rp. 6000
 
Kepala Desa/Lurah,
Cap dan TTD

………………………………
          NIP. ………………………….




GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
                            NOMOR        : 5 TAHUN 2011
                            TANGGAL  : 2 MARET 2011


KESEPAKATAN ANTARA
 PEMERINTAH DESA/KELURAHAN............ DENGAN KELOMPOK…………………….
TENTANG
PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF UNGGULAN
PADA DESA/KELURAHAN MANDIRI ANGGUR MERAH

Pada hari  ini ………….. tanggal  …….. Bulan …………. Tahun Dua Ribu ………., kami  yang  bertanda tangan  di bawah ini, masing-masing :
1.            Nama                          : …………………………………….    
Jabatan                       : Kepala Desa/Lurah..................
Alamat                         : …………………………………….    
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa/ Kelurahan…….yang selanjutnya di sebut  PIHAK PERTAMA
2.            Nama                          : ………………………….       
Jabatan                       : Ketua Kelompok
Alamat                         : ………………………….       

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kelompok ..............yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat memanfaatkan Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah untuk pengembangan usaha ekonomi produktif unggulan berupa :
1.    …………………………………………………
2.    ………………………………………………..
3.    …………………………………………………
4.    Dst
di Desa/Kelurahan........... sesuai aspirasi masyarakat dan potensi sumber daya alam.
Kesepakatan ini dibuat dalam  rangkap 4 (empat), 2 (dua)  diantaranya bermaterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama setelah dilakukan penandatanganan oleh  PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
                                  
    PIHAK KEDUA                                                                      PIHAK PERTAMA



               Ketua Kelompok                                                                    Kepala Desa/Lurah
                                                                                                               NIP…………………


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN IV :  PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
                              NOMOR               : 5 TAHUN 2011
                              TANGGAL          : 2 MARET 2011

PERJANJIAN KERJA
ANTARA
PEMERINTAH DESA/KELURAHAN …….
DENGAN
PT. BANK NTT

Pada hari ini …….. tanggal ……. bulan …… tahun Dua Ribu …….. bertempat di ………, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1.         Nama                       : 
Jabatan                   : Kepala Desa/Lurah ………
Alamat                     : ………..

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa/Kelurahan ………Kecamatan ………. Kabupaten/Kota………., yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja  Sama ini disebut  PIHAK PERTAMA.

2.         Nama                       :……………………
Jabatan                   : Kepala PT. Bank NTT Cabang……
       Alamat                      : ……….
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank NTT, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, bersama-sama sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut :

Pasal 1
Untuk Kepentingan pencairan dana bagi Kelompok Masyarakat, maka beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh PIHAK PERTAMA, serta beberapa kewajiban dari PIHAK KEDUA
Pasal 2
Syarat-syarat yang harus disiapkan PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah:
a)    Membuka Rekening Desa/Kelurahan di Bank NTT untuk kepentingan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah
b)    Adanya Kelompok Usaha Ekonomi Produktif yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Keabsahan Kelompok yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah
c)    Adanya kesepakatan Pengembalian Bantuan dari Kelompok Masyarakat ke Rekening Desa/Kelurahan.
d)    Adanya Proposal usaha dari Kelompok yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA yang akan diverifikasi kelayakannya oleh PIHAK KEDUA.
e)    Penetapan Perwakilan Lembaga (Pemerintah Desa/Kelurahan, Kelompok, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat) yang akan menjadi penerima bantuan dari Kas Pemerintah Desa/Kelurahan ke Rekening Kelompok yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah










Pasal 3

(1)  PIHAK KEDUA berkewajiban :

a.  Melakukan verifikasi terhadap kelayakan usulan proposal dari kelompok dan memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kelompok;
b.  Melakukan pencairan dana sebagaimana yang diminta oleh PIHAK PERTAMA jika syarat-syarat teknis administratif pencairan dana telah dipenuhi;
c.   Memberikan pendampingan dan bimbingan kepada kelompok dalam menjalankan usaha ekonomi produktif;
d.  Mengamati perkembangan pelaksanaan kegiatan kelompok ekonomi produktif dan mengantisipasi permasalahan yang timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Pasal 4

(1)   Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
(2)   Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku meskipun PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang menandatangani Perjanjian ini tidak lagi menduduki jabatan tersebut.

Pasal 5

(1)   Apabila dalam Perjanjian Kerja Sama ini terjadi perselisihan, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila tidak tercapai maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2)      Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan perubahan berdasarkan kesepakatan antara PIHAK PERTAMA  dan PIHAK KEDUA.

Pasal 6

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua)   diantaranya bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama setelah dilakukan penandatanganan oleh  PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,



Kepala PT. Bank NTT
Cabang….


PIHAK PERTAMA,



Kepala Desa/Lurah…………………
       NIP. ……………………………………



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN V  : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
                              NOMOR               : 5 TAHUN 2011
                              TANGGAL          : 2 MARET 2011


REKOMENDASI TIM VERIFIKASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Pada hari ini........ tanggal.........bulan..... tahun ......., kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim Verifikasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah melakukan verifikasi terhadap Permohonan Bantuan Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah dari:
Desa/Kelurahan                       :
Kecamatan                     :
Kabupaten                     :
sesuai syarat-syarat Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 5 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011-2013 berupa :
a.         Surat Keterangan keabsahan kelompok Usaha pada Desa/Kelurahan yang terdiri dari pengurus kelompok dan anggota kelompok;
b.         Surat pernyataan Kepala Desa/Lurah untuk mengelola  bantuan dalam rangka mendukung pengembangan  usaha ekonomi produktif oleh anggota kelompok usaha yang masuk dalam kategori  miskin dan Sistem Pengembaliannya;
c.         Kesepakatan Pemerintah Desa/Kelurahan dan kelompok tentang pengembangan usaha ekonomi produktif unggulan pada masing-masing Desa/Kelurahan  sesuai aspirasi masyarakat dan potensi sumber daya alam.
d.         Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Desa/Kelurahan dengan Bank NTT tentang persyaratan penyaluran dana bantuan;
e.         Rekening Desa/Kelurahan pada Bank NTT.











Dari Hasil Verifikasi, kami menyatakan bahwa semua syarat-syarat administratif telah terpenuhi dan merekomendasikan kepada Biro Keuangan Setda. Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mencairkan Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah kepada Desa/Kelurahan ....................................
Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
1.    ……………………………………………………. (…………………………………….)

2.    ……………………………………………………. (…………………………………….)

3.    ……………………………………………………. (…………………………………….)

4.    ……………………………………………………. (…………………………………….)

5.    ……………………………………………………. (…………………………………….)



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA

1 komentar:

  1. bloger Kupang.. gabung di komunitas bloger
    FLOBAMORA YUK..
    http://www.facebook.com/home.php?sk=group_210137639016376&ap=1

    BalasHapus